You are here:: Index Berita PELEMBAGAAN PLAATSVERVULLING DAN ANAK ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
 
 

PELEMBAGAAN PLAATSVERVULLING DAN ANAK ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

E-mail Print PDF
{mosimage}   

Oleh : DR. Drs. H.M. Arsyad Mawardi, SH., M.Hum

Disampaikan dalam RAKERDA Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat 3 Lingkungan Peradilan, Hotel clarion Makassar 10 Nopember 2009

 

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini adalah karena hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Al-qur'an tidak sekedar membawa ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan, melainkan lebih dari itu ayat-ayat menerangkan hal itu adalah bersifat qoth'iy (positif/pasti) sekalipun pada hal-hal tertentu dari konstelasi hukum kewarisan alam itu, menemui pakar mungkin dikembangkan tetapi sifat ayat-ayat mawaris yang seperti pada satu segi menunjukkan betapa pentingnya hukum kewarisan tersebut dalam kehidupan ummat. Dalam sebuah hadits ada perintah Nabi secara khusus kepada umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu kewarisan Islam (ilmu faraid)

Ketentuan-ketentuan Al'qur'an mengenai hukum kewarisan telah menimbulkan penggolongan ahli waris dalam dua golongan besar, yakni :
  1. Golongan "dzawil furudh"yaitu golongan anggota keluarga tertentu yang ditetapkan menerima bagian tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu, tidak ada satupun diantara ahli fiqih yang berbeda paham. Semuanya sependapat, bahwa hal itu dapat dan harus diterima secara mutlak.
  2. Golongan bukan "dzawil furudh"


Di Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 dan dasar Pancasila pemberlakuan hukum Islam khususnya hukum keluarga termasuk bagian hukum kewarisannya sebagaimana dimaklumi sudah berjalan dengan baik dan proporsional melalui Peradilan Agama, keberadaan INPRES No. 1 Tahun 1991 yang menginstruksikan Menteri Agama untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan perkembangan cukup menggembirakan. Selain karena kitab hukum itu mengakhiri masa ketidakpastian hukum dalam bidang hukum kewarisan, juga karena kitab tersebt mengakomodir tuntutan rasa keadilan masyarakat Islam di indonesia.

Adanya KHI sebagai kitab hukum maka para hakim tidak dibenarkan dalam menjatuhkan putusan-putusan yang berdispartis. Tujuan utamanya adalah mempercepat proses taqribi bainal ummah dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang ke arah memperkecil pertentangan dan pembantahan khilafiyah sekurang-kurangnya di bidang yang menyangkut perkawinan, wasiat, hibah dan warisan telah dilenyapkan perbedaan paham oleh KHI.

B. AZAS-AZAS KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM


Azas-azas kewarisan Islam yang terdapat dalam KHI adalah :

1. Azas Ijbariy
Secara umum telihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris. Secara khusus, azas Ijbary mengenai cara peralihan harta warisan juga disebut dalam ketentuan umum dan pasal 187 ayat 2 yang berbunyi "Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak..." Perkataan 'harus' dalam pasal ini menunjukkan azas Ijbary

2. Azas Bilateral
azas bilateral dalam KHI dapat dibaca dalam pengelompokan ahli waris, seperti tercantum dalam pasal 174 ayat 1 mengenai anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan perempuan serempak menjadi ahli waris dalam pasal tersebut maka jelas azas bilateralnya.

3. Azas Individual
Azas ini juga tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam KHI, pasal 176 s/d pasal 180. Khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, maka baginya diangkat wali berdasarkan putusan pengadilan atas usul anggota keluarga.

4. Azas Keadilan berimbang
Terdapat pada pasal 176 dan 180 dalam KHI. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui :

  • Pemecahan secara'aul, dengan membebankan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.
  • Raad, yaitu mengembalikan sisa harta kepada ahli waris sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini tidak dibedakan antara ahli waris karena hubungan darah dan dengan ahli waris karena hubungan pernikahan.
  • Takharruj/Tasalluh, berdasarkan kesepakatan bersama hal tersebut dirumuskan dalam pasal 183, yang menyatakan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
  • Dalam azas ini juga dapat dimasukkan soal ahli waris pengganti yang dirumuskan dalam pasal 185 ayat 1 bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 huruf a dan b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi daripada bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Alasan memasukkan soal ahli waris pengganti ke dalam azas keadilan yang berimbang adalah karena masalah cucu yang orangtuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, menjadi keadilan benar


5. Azas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, tercermin dalam rumusan berbagai istilah, yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana tercantum dalam pasal 171.

C. HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ketentuan hukum warisan dalam KHI tetap mempedomani garis-garis faraid hukum Islam artinya perumusannya tetap mempedomani garis rumusan nas qath'iy dalam Al-qur'an. Rumusannya bersifat kompromistis dan lebih mengarah sikap modifikasi secara terbatas. Sifat modifikasinya benar-benar selektif dan hati-hati oleh karena itu terobosan yang dijumpai tidak sangat kentara.

KHI tetap menempatkan status anak angkat diluar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. Para Ulama diseluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI tidak satupun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Dari sikap reaktif tersebut maka perumus KHI sadar untuk tidak melangkah membelakangi ijmah para ulama dan tetap menetapkan status anak angkat diluar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibat. Dalam pasal 171 huruf H yang menegaskan : "Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:

  • Pemeliharaan hidup sehari-hari;
  • Tanggung jawab biaya pendidikan."


Keabsahan statusnya pun harus berdasar putusan pengadilan, namun ketentuan pasal 209 memberi hak "wasiat wajibah" yaitu 1/3 kepada anak angkat. Selain itu ketentuan Pasal 171 KHI mengatur besarnya porsi antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan tetap berpegang pada Surat An-Nisa ayat 11, sehingga pasal 176 dikaitkan dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 KHI, patokan besarnya kursi pembagian harta warisan antara anak lelaki dan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut : "Bagi anak laki-laki 2:1 dengan bagian anak perempuan."

Penertiban waris yang diperoleh anak yang belum dewasa selama ini belum ada penertiban .Di kalangan masyakarat Islam perolehan harta warisan yang diterima anak yang belum dewasa pengurusannya dan pemeliharannya diserahkan berdasar kepercayaan saja kepada salah seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban. Akibatnya pada saat si anak dewasa harta tersebut lenyap dihabiskan oleh pemelihara. Untuk mengantisipasinya Pasal 184 KHI menggariskan suatu kepastian penegakan hukum :

  • Untuk menjamin terpelihara keutuhan harta warisan yang menjadi bagian anak yang belum dewasa, diangkat wali.
  • Pengangkatan wali berdasar putusan hakim (pengadilan)
  • Menurut pasal 197 KHI perwalian berlangsung sampai anak berumur 21 tahun
  • Pasal 107 ayat 4; wali sedapat mungkin dari keluarga anak
  • pasal 107 ayat 2; perwalian meliput diri dari harta kekayaan si anak
  • pasal 110 ayat 3; wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya.
  • pasal 110 ayat 2; wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwalian
  • pasal 110 ayat 4; pertanggungjawaban wali harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap 1 tahun sekali.


Pelembagaan Plaatsvervulling secara modifikasi dalam KHI merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah. Ada beberapa catatan penting :

  • Pelembagaannya melalui pendekatan kompromilistis dengan hukum adat nilai-nilai hukum Eropa.
  • Cara perkembangannya langsung tegasn menerima konsepsi yuridis waris pengganti (plaatsvervulling) dalam bentuk dan rumusunannya.
  • Penerimaan lembaga ini secara bulat tetapi dalam bentuk modifikasi dalam acuan penenerapan : Pertama, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kedua, kalau waris pengganti hanya seorang dan Ayahnya hanya mempunyai seorang saudara perempuan, agar bagiannya sebagai waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya maka harta warisan dibagi dua antara waris pengganti dan bibinya.


Pasal 209 ayat 2 KHI memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris mewaris :

  • Anak angkat berhak mendapat 1/3 berdasar konstruksi hukum wasiat wajibah
  • Sebaliknya ayah angkat berhak mendapat berdasar konstruksi hukum wajibah
  • Makna wasiat wajibah ialah seorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata in concreto anggapan itu lahir dari azas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, dianggap ada dengan sendirinya.


D. IJTIHADIYAH DALAM HUKUM WARIS

Boleh tidaknya berijtihad dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam bidang hukum waris Islam, terlebih dahulu harus dipastikan apakah hukum waris Islam itu masuk bidang muamalah. Dalam literatur hukum Islam tidak sedikit dijumpai masalah ijtihad. Tentunya obyek ijtihad kebanyakan masalah-masalah yang belum ada nasnya yang qothd' yang shoreh. antara lain :

1. Masalah aul

Adalah merupakan masalah yang dirumuskan dari hasil ijtihad. Rumusan aul sebagaimana ketentuan Pasal 192 adalah apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris zail furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang. Misalnya seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas suami, ibu kandung dan dua orang anak perempuan. Maka berdasarkan nassoreh dan qodhi, bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut : Suami : 1/2, Ibu : 1/6, dua orang anak perempuan : 2/3

Jadi jumlah semua bagian adalah 3/6, +1/6, +4/6 = 8/6. Dalam menghadapi kasus semacam ini semua ulama bersepakat untuk menggunakan sistem/masalah aul, sehingga semula penyebutnya = 6 dibesarkan menjadi = 8, yang berarti memperkecil masing-masing nilai pembilang yang semula adalah 1/2 menjadi 3/8. Dengan demikian masalah aul adalah masalah ijtihad dalam hukum waris Islam.

2. Masalah Rad
Masalah Rad dapat dikatakan kebalikan dari masalah aul sesuai pasal 193 yang menyatakan : Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris zawil furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rud, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka. Dalam pembagian sisa tersebut terdapat hilafiah, apakah sisa tersebut dikembalikan ke ahli waris untuk dibagi atau diserahkan kepada baitul mal, apakah suami/istri berhak menerima sisa atau tidak namun penyelesaiannya merupakan hasil ijtihad bahkan didalamnya terdapat hilafiah. Sebagai contoh : seorang suami wafat dengan meninggalkan ahli waris soerang anak perempuan, seorang istri dan ibu kandung, maka bagaian masing-masing adalah : 1/2, 1/8 dan 1/6 sehingga jumlahnya sama dengan 19/24. Jika harta dibagi sesuai dengan saham mereka maka harta masih sisa 5/24. Menurut para ulama para ahli faraid, sisa tersebut dibagikan lagi secara adil dan berimbang, dimana 1/2 berubah lebih besar menjadi 12/19. Demikian pula dengan ahli waris yang lain.

3. Masalah Gharrowaen
Masalah Gharrowaen disebut juga masalah umaryatain. Bentuknya adalah seorang istri wafat dengan meninggalkan suami, ayah dan ibunya saja. Maka bagian masing-masing menurut Al-qur'an adalah suami = 1/2, ibu= 1/3, dan ayah sisanya. Jika dihitung maka ayah hanya akan mendapat 1/6, berarti bagian ayah lebih kecil dari bagian ibu, bagian ibu 2 kali bagian ayah. Para ulama berijtihad dan mendapat kesimpulan yang dimaksud ibu mendapat 1/3 itu adalah 1/3 dari sisa warisan setelah 1/2 bagian diberikan kepada suami. jadi dalam hal ini Ibu menerima 1/3 x 1/2 = 1/6 sedang, ayah jadinya mendapat 1/3. Disamping itu kita temukan pendapat yang lain yaitu ibu tetap mendapat 1/3 keseluruhan harta, bukan 1/3 sisa. Masalah yang diuraikan tersebut menjadi bukti adanya masalah ijtihadyah dan bahkan Khilafyah dalam ketentuan hukum waris Islam.

4. Masalah Musytarakah
Masalah musytarakah juga termasuk ijtihadyah. Para ulama berbeda pendapat dalam menyelesaikan masalah ini sejak dari sahabat, tabiin dan ulama-ulama sesudahnya. Salah satu bentuk masalah adalah seorang isteri meninggal dengan ahli waris : Suami, Ibu, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Maka pembagian warisannya adalah sebagai berikut : Suami = 1/2, Ibu = 1/3, saudara seibu 1/3 dengan demikian jumlahnya = 6/6. Berarti ashabahnya tidak kebagian, padahal pertalian darahnya dengan pewaris lebih dekat, menurut hasil ijtihad para ulama pembagian untuk semua saudara baik seibu maupun sekandung sama-sama memperoleh bagian waris sebab menurut logika bahwa ibu mereka adalah satu.

5. Masalah pembagian warisan antara ayah dari almarhum dan anak perempuan dari almarhum.
Menurut Al-qur'an, anak perempuan seorang mendapat 1/2, ayah mendapat 1/6. Namun menurut hasil ijtihad, bahwa disamping ayah mendapat bagiannya 1/6 kemudian mendapat lagi sisa sebab ia dianggap sebagai ashsabah, sehingga ayah memperoleh 1/2 juga. Padahal menurut Nash qath'I, bagian ayah hanya 1/6, maka mengapa tidak dipertahankan bagian ayah tetap 1/6, sama keadaannya bagi anak perempuan juga dipertahankan hanya 1/2. Mengenai sisanya harus dibagi dengan sistem road. Jika hal ini yang ditempuh, maka anak perempuan memperoleh 3/4 dan ayah memperoleh 1/4.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa hukum waris Islam banyak sekali disentuh oleh kegiatan Ijtihad. Tujuan ijtihad tidak lain adalah usaha menyesuaikan nash kepada kenyataan dalam praktek agar nash tersebut dapat diimplementasikan dalam kenyataan.