You are here::
 
 

FGD ANTARA PA. PANGKAJENE DENGAN WAKIL BUPATI KAB. PANGKEP DAN WORLD BANK TENTANG LAYANAN TERPADU

E-mail Print PDF
(suasana FGD bersama dengan Wakil Bupati Kab. Pangkep)
 
Pangkajene – Humas : Kamis, 15/06/2017 , bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Pangkep, Humas dan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene menghadiri acara FGD dengan Wakil Bupati Kab. Pangkep, para Kepala OPD, World Bank dan LSM Kompak, terkait dengan program "Melayani" terhadap hak dasar masyarakat bidang identitas hukum, yang merupakan salah satu program kegiatan World Bank. disampaikan oleh perwakilan World Bank bahwa World Bank akan mendukung serta memberikan pendampingan serta sedikit fasilitas dalam rangka Melayani kebutuhan hak dasar masyarakat, khususnya masalah pendidikan, kesehatan dan identitas kependudukan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan terimakasih kepada World Bank dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep, khususnya tentang layanan dasar kebutuhan masyarakat. Selama ini  Pemerintah Kabupaten Pangkep telah sering melakukan kerjasama dengan berbagai macam organisasi dari luar negeri, dan...Alhamdulillah, hasilnya adalah cukup baik, diharapkan World Bank kali ini akan lebih berhasil lagi dalam mensukseskan progam-progamnya yang senarai dengan program dari pemerintah daerah. Kabupaten Pangkep meruoakan Kabupaten yang unik, memiliki 3 dimensi yang terdiri dari daratan, pegunungan dan kepulauan,
luas wilayah perairan menduduki rangking ke 4, setelah perairan Raja Ampat, Maluku Tengah dan Halmahera, untuk itu perlu kerja keras serta dana extra untuk memenuhi seluruh hak dasar kebutuhan masyarakat.
 
(Humas PA.Pangkajene, Wakil Bupati dan perwakilan World Bank)
 
Humas Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan bertekad untuk membantu menyelesaikan setiap permasalahan identitas kependudukan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Program yang ditawarkan oleh  Pengadilan Agama Pangkajene yaitu melalui 1.) Sidang Keliling atau sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, yaitu didaerah-daerah kepulauan maupun daratan yang akses nya sulit untuk menjangkau ke pengadilan, 2.) Layanan Isbat Nikah Terpadu bekerjasama dengan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kementerian Agama dan Dispendukcapil, yang telah mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2017 di Pulau Sabutung.
 
Diharapkan, bahwa hasil FGD kali ini dapat segera di tindak lanjuti serta sesegera mungkin mengaplikasikannya dalam bentuk gerasan penuntasan masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.(Red.Mahar)