You are here::
 
 

Rapat Koordinasi Perdana KPTA Makassar Yang Baru

E-mail Print PDF

Kamis (7/10/16) Rakor digelar di Aula PTA Makassar. Rakor dipimpin langsung oleh KPTA didampingai oleh wakil KPTA, Panitera, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian  serta dihadiri oleh seluruh Hakim Tinggi dan Ketua, Panitera, Sekretaris PA Sewilayah PTA Makassar juga seluruh pejabat fungsional dan struktural PTA Makassar.

Dalam rakor WKPTA Anwar R. Menekankan beberapa hal yaitu :
1.    masalah kedisiplinan dalam hal ini  Izin keluar negeri untuk Hakim dan non hakim sesuai dengan pendelegasian wewenang sesuai dengan PERMA No. 07 Tahun 2016,
2.    Menyempurnakan meja pengaduan dan meja informasi sesuai dengan SK KMA 1-144 Tahun 2011
3.    Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab dalam pelaksanaan meja informasi di masing - masing PA
4.    Implementasian SIPP disemua Satker wajib dilaksanakan

Lebih lanjut panitera Djuhrianto Arifin menambahkan mengenai Dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan PK harus lebih teliti dalam kelengkapannya.

Mewakili Sekretaris yang sedang diklat PIM II di Bogor ,Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Patahuddin Azis juga mengingatkan beberapa hal  yaitu :
1.    Penyerapan Anggara yang ideal sampai Agustus minimal 66% .
2.    Aplikasi PNBP SIWAN harus selalu laksanakan Aplikasi lain di KOMDANAS agar di upload
3.    Untuk aplikasi SIKEP dan ABS  agar selalu di update
4.    Absensi di KOMDANAS diinput setiap minggu
5.    Bagi yang belum memiliki atau menerima KPE agar mengisi form (klik)

Dalam rakor pertamnya di PTA Makassar sebagai KPTA Helmy membahas  tentang pengawasan dalam hal ini Hakim Tinggi sebagai pengawas daerah harus lebih dimaksimalkan. Beliau berharap agar pengawasan baik dinas maupun non dinas dapat berjalan setiap saat bukan hanya pada saat ada jadwal pengawasan ke daerah atau melalui laporan dan website.
KPTA juga mengingatkan bahwa jadi pemimpin itu berat, karena telah diberi tanggung jawab dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dan disesuaikan dengan aturan dan kodisi yang ada. Beliau menghimbau jangan hanya hak yang dituntut tapi kewajiban juga harus dilaksanakan salah satunya LHKPN/LHKASN harus segera diselesaikan karna itu merupakan kewajiban kita sebagai Penyelenggara / Aparatur Negara.
 “Laksanakanlah segala sesuatu sesuai dengan aturan yang ada dan Marilah Bekerja sesuai dengan gaji kita agar azab Allah jauh dari kita”, Nasehat Helmy Bakri menutup Rakor PTA makassar.(12@)